Fraksi PPKRI Boikot Paripurna

SEKAYU - Ketakhadiran anggota Fraksi Persatuan Pembangunan Kebangsaan Reformasi Indonesia (PPKRI) dalam paripurna DPRD Muba, kemarin bakal berbuntut panjang. Pimpinan dewan meminta badan kehormatan (BK) memanggil fraksi untuk meminta penjelasan. “Karena dalam paripurna tersebut tak satupun anggota fraksi PPKRI yang hadir,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Muba Uzer Effendi.

Ketua BK Mulyadi SH juga menyayangkan ketakhadiran fraksi PPKRI dalam paripurna penyampaian pandangan fraksi atas laporan bupati. “Ini sungguh memalukan, tapi kita tak bisa berbuat banyak karena berbenturan dengan UU. Kita paling bisa memberikan teguran, sedangkan sanksi kembali ke pimpinan, “ ujarnya.

Dikatakan, pihaknya akan segera rapat dan memanggil fraksi tersebut untuk meminta penjelasan. ‘’Hasil rapat akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti,“ tambahnya.

Soal kemungkinan upaya boikot? Mulyadi enggan berkomentar. “Saya kira tak akan sejauh itu, mereka tak hadir namun tak memberikan penjelasan atau alasan, makanya kita akan lakukan rapat terlebih dahulu untuk mengetahui alasan sebenarnya, “Ujarnya.

Ketua DPRD Muba Sulgani Pakuali mengatakan pihaknya belum bisa mengambil tindakan karena menunggu hasil rapat BK. “Kita tunggu dulu perkembangannya, “ ujarnya.

Sulgani mengakui, pimpinan dewan bisa memberikan rekomendasi ke pimpinan parpol. “Nanti parpol yang mengambil tindakan apakah memberikan teguran, sanksi sesuai mekanisme partai,’’ pungkasnya.

Sumber: Sumeks 14/07/09