Keuangan KPUD Muba Diaudit

Terkait Pelaksanaan Pilkada
Laporan keuangan pelaksanaan pilkada yang diserahkan KPUD Muba ke Depdagri bakal diaudit. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pilkada diperiksa pertanggungjawaban keuangannya. "Laporan keuangan mulai pendataan mata pilih yang masih dalam tahap persiapan sampai pelantikan pasangan kepala daerah terpilih, sudah dilaporkan ke Depdagri untuk diperiksa. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan keuangan paling lambat disampaikan Mendagri tiga bulan setelah pelantikan," kata Ketua KPUD Muba H Abdul Hadi kepada koran ini, Minggu (25/3) di Sekayu.
Dari seluruh anggaran Pilkada Muba sebesar Rp 17 miliar, tambah Abdul Hadi, semua sudah dilaporkan KPUD baik secara administrasi maupun keuangannya. Dalam audit, tidak tertutup kemungkinan Depdagri menunjuk kantor akuntan publik untuk memeriksa secara detail laporan keuangan yang disampaikan KPUD. Kemungkinan akuntan melihat langsung ke KPUD? Bisa saja dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Justru itu semakin baik bagi Depdagri untuk mengetahui penggunaan uang pelaksanaan pilkada. "Laporan keuangan yang disampaikan akan dicocokkan dengan kondisi di lapangan," pungkasnya.

Sumber: Sumeks