Puluhan Massa Kepung KPUD Muba

SEKAYU – Puluhan massa yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia (FKMI) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kemarin mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muba.

Mereka mendesak KPUD mengusut tuntas penyimpanganpenyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April lalu. Ketua FKMI Muba Kurnaidi menjelaskan, ada banyak kejanggalan yang diduga sebagai kecurangan terjadi pada Pileg 9 April lalu.

Di antaranya, dalam penghitungan suara oleh pihak PPK Kecamatan Sanga Desa,khususnya di TPS 8, Desa Ulak Embacang diduga telah terjadi praktik manipulasi data sehingga merugikan caleg lainnya.Dia membeberkan, caleg yang diduga telah melakukan kecurangan tersebut yakni caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Caleg tersebut diduga telah melakukan money politic di Kecamatan Plakat Tinggi sehingga sangat merugikan masyarakat lainnya dan harus ditindak tegas pihak KPUD Muba dan Panwaslu. Kami memiliki bukti-bukti kuat mengenai money politic yang terjadi di Plakat Tinggi, semuanya jelas dan bukan asal tuduh,”katanya.

Dia mensinyalir,pihak Panwaslu Muba bersama PPK telah melegalkan dan memanfaatkan prosedur yang ada untuk melegalkan yang tidak legal status hukumnya. Jadi, semua rapat pleno yang telah dilakukan diduga telah cacat hukum atau dengan sendirinya batal demi hukum.Menurut dia,semua proses kecurangan yang terjadi merupakan tanggung jawab PPS, PPK,KPUD, dan Panwaslu Muba.Semua pihak yangterlibatdalamruanglingkupitu harus bertanggung jawab.

Selain itu, pihak kepolisian harus turun tangan untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi. “Kami akan terus mendesak semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. Jika tidak, kami akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

Sementara itu,Kasubag Penyelenggaraan Pemilu dan Kehumasan KPUD Muba Isnaini berjanji, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Ketua KPUD Muba dan Panwaslu dalam menyikapi laporan masyarakat tersebut.

Sebab, untuk menyelesaikan permasalahan itu perlu pembuktian lebih lanjut.“Kami akan melakukan check list terlebih dahulu sehingga semua laporan dan data sebenarnya tidak ada yang salah,” tukasnya.

Sumber: Sindo 07/05/09