Muba Kesulitan Bayar Gaji PNS

SEKAYU – Menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk Muba cukup membuat Pemkab Muba kerepotan. ‘’Turunnya DAU dari pusat dalam kurun waktu tiga tahun ini memberikan dampak negatif bagi pemerintah daerah, khususnya daerah penghasil migas terbesar,’’ ujar Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba H Hazuar Bidui SSos, kemarin.

Dikatakannya, turunnya DAU jelas tak mencukupi untuk membayar 8.000 lebih PNS dan CPNS. Karena untuk 2010 DAU Muba hanya Rp80.256.489.000, atau turun Rp6 miliar dari 2009. ‘’Pemkab Muba harus menutupi Rp1,4 miliar untuk pembayaran gaji PNS dan CPNS Muba setiap bulannya,’’ ujarnya yang mengharapkan pemerintah pusat mengerti kondisi daerah.

Menurut Hazuar, alasan pemerintah menurunkan DAU setiap tahunnya di antaranya dilihat dari luas daerah, jumlah penduduk dan jumlah pegawai di suatu daerah. ‘’Selain itu kemampuan daerah untuk membayar gaji pegawai atau APBD setiap tahunnya,’’ ujarnya.

Di sisi lain, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan daerah penghasil migas. ‘’Walaupun ada beberapa daerah yang kini tak lagi menerima DAU, karena mampu membiayai gaji pegawai mereka,” tukasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Muba H Apriadi membenarkan DAU Muba turun. ‘’Alasan pusat yaitu celah viskal Muba negatif atau disamakan dengan DKI, sehingga dianggap mampu membayar gaji PNS dan CPNS setiap bulannya,’’ jelasnya.

Sumber: Sumeks 16/11/09