Otonomi Daerah Tolok Ukur Pembangunan

SEKAYU – Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) H Pahri Azhari mengatakan,pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu tolok ukur pembangunan daerah.

Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi pada pemerintahan daerah di Indonesia. Akan tetapi, kata dia, pembagian tugas pada setiap sektor pembangunan masih belum begitu jelas karena masih adanya peraturan yang begitu mengikat pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan perubahan. Kondisi tersebut dirasakan sangat memengaruhi pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah daerah. “Padahal, otonomi daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional,“ jelasnya kemarin di sela-sela acara pagelaran wayang kulit di Kecamatan Sungai Lilin.

Pahri menjelaskan, pembangunan disetiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pembagian antara pusat dan daerah harus seimbang.Pembagian bila perlu jangan terlalu banyak diambil pemerintah pusat karena pembangunan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, pusat selalu memberikan persoalan yang seharusnya tidak dijalankan pemerintah daerah. Seperti, persolan penerangan yang seharusnya bertanggung jawab penuh adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).

”Sejauh ini belum ada jawaban pasti kapan seluruh penduduk Muba bisa menikmati fasilitas listrik,” katanya. Kondisi tersebut berusaha ditutupi kabupaten dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Talang Duku. Namun, kegiatan itu sebaliknya mendapat respons negatif dan dinyatakan gagal oleh pihak PLN.Kondisi tersebut membuktikan bahwa otonomi daerah belum berjalan baik dan optimal. Pahri menerangkan, alasan lain mengapa pelaksanaan otonomi daerah belum optimal, yaitu belum adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,profesional, dan memiliki wawasan global dalam menghadapi tuntutan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Muba H Yusnan Effendi mengatakan, otonomi daerah memang belum dilaksanakan optimal. Hal tersebut bukan dari pemerintah daerah, melainkan dari pemerintah pusat yang masih membatasi ruang lingkup pembangunan daerah itu sendiri.

Beberapa waktu lalu, Bupati meminta kepada pemerintah pusat agar hasil bumi dibagi secara adil atau lebih besar kepada daerah penghasil. Maksud kegiatan tersebut agar pembangunan di daerah lebih cepat dan baik.

Sumber: Sindo 04/11/09